GEMAGAZINE – Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program Prabowo Subianto yang mulai dijalankan pada 2025. Program ini berlandaskan visi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi dan mengurangi risiko kelaparan. MBG ditujukan bagi seluruh masyarakat, terutama ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan masyarakat di wilayah 3T.
Dilansir Gemagazine dari Antara pada Senin (8/6/2026), program ini juga menjadi strategi jangka panjang untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Pergantian Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menarik perhatian masyarakat terhadap upaya pembenahan tata kelola Program MBG. Sebelumnya, mantan Kepala BGN diduga melakukan korupsi dan mengabaikan kualitas gizi makanan.
Menyikapi kondisi tersebut, Prabowo Subianto melakukan evaluasi dan reorganisasi pengelolaan Program MBG. Pimpinan baru BGN melakukan pembenahan efektivitas program melalui penguatan tata kelola, efisiensi anggaran, perbaikan dapur, dan peningkatan SDM. Langkah tersebut diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Program MBG.
Langkah Awal Menyempurnakan Kembali Program MBG
Dilansir Gemagazine dari situs resmi BGN pada Senin (8/6/2026), pembatasan enam dapur per kecamatan perlu dikaji dari sisi efektivitas dan jangkauan distribusi. Kebijakan tersebut membantu pengawasan kualitas makanan agar tetap bergizi, bersih, dan layak konsumsi. Namun, tantangan muncul jika kapasitas produksi tidak sesuai kebutuhan masyarakat.
Kelompok prioritas menjadi perhatian utama dalam implementasi Program MBG, terutama balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Balita membutuhkan asupan gizi cukup untuk mendukung pertumbuhan, sedangkan ibu hamil dan menyusui memerlukan nutrisi lengkap. Masyarakat di wilayah 3T juga menjadi prioritas karena keterbatasan akses terhadap layanan dan pangan bergizi.
Distribusi bantuan gizi di wilayah 3T sudah dimulai, tetapi belum merata karena banyak daerah sulit dijangkau. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi BGN untuk menyiapkan strategi distribusi yang tepat sasaran dan tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola yang efektif menjadi faktor penting agar manfaat Program MBG dirasakan seluruh masyarakat, terutama kelompok prioritas di wilayah 3T.
Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nanik S. Deyang, akan mengambil langkah untuk refocusing penerima manfaat. Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa Program MBG dapat lebih menyasar penerima manfaat yang dinilai benar-benar membutuhkan.
“Untuk refocusing penerima manfaat, kami memerlukan dukungan Kementerian Kesehatan. Sebab fokus sasaran penerima manfaat MBG ke depan adalah kalangan 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita), yang menjadi domain isu Kemenkes,” ujar Nanik dalam keterangannya usai pelantikan pada Senin (8/6/2026) di Istana Negara, Jakarta.
Kepemimpinan BGN yang Baru Harus Berkualitas
Pergantian kepemimpinan BGN menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola Program MBG. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut pergantian pejabat, tetapi juga arah pelaksanaan program. Kepercayaan masyarakat perlu dipulihkan melalui kebijakan yang transparan, akuntabel, dan diawasi publik.
Kasus yang melibatkan mantan Kepala BGN menjadi pelajaran penting bagi pengelolaan program ke depan. Tanpa perbaikan tata kelola yang konsisten, risiko ketidaktepatan sasaran, ketimpangan distribusi, dan pemborosan anggaran dapat terus terjadi. Karena itu, BGN menempatkan peningkatan kualitas pelaksanaan program sebagai prioritas utama pada 2026.
“Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas. Sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak,” jelas Nanik, dilansir Gemagazine dari situs resmi Presiden Republik Indonesia pada Senin (8/6/2026).
Perbaikan tata kelola yang konsisten akan menentukan keberhasilan Program MBG di masa mendatang. Tanpa pengawasan yang kuat, risiko ketidaktepatan sasaran dan pemborosan anggaran tetap dapat terjadi. Oleh karena itu, kepemimpinan BGN yang berkualitas menjadi kunci keberlanjutan program tersebut.
(MN/DSP)