GEMAGAZINE – Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook Kemendikbudristek mencuat usai Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan amar tuntutan terhadap Nadiem Makarim. Pembacaan amar tuntutan tersebut dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/05/2026). Dalam persidangan tersebut, terdakwa dituntut hukuman penjara selama 18 tahun, denda Rp1 miliar, serta uang pengganti mencapai Rp5,6 triliun.
Besarnya tuntutan membuat kasus ini menjadi sorotan nasional. Program digitalisasi pendidikan sebelumnya dianggap simbol modernisasi pembelajaran di Indonesia. Namun, program tersebut kini terseret dugaan penyimpangan anggaran negara bernilai fantastis.
Kasus ini memunculkan perdebatan mengenai tata kelola kebijakan pendidikan nasional. Publik turut menyoroti pengawasan anggaran dalam proyek teknologi pendidikan. Di sisi lain, pendidikan tetap menjadi bidang sensitif karena berkaitan dengan masa depan generasi muda Indonesia.
Polemik Pengadaan Chromebook
Digitalisasi pendidikan menjadi salah satu program besar pemerintah untuk menjawab perkembangan zaman. Penggunaan perangkat digital di sekolah dianggap penting untuk mendukung efektivitas pembelajaran. Terutama setelah pandemi COVID-19 memperlihatkan besarnya peran teknologi dalam dunia pendidikan.
Program pengadaan Chromebook pada awalnya hadir dengan tujuan mempercepat transformasi pembelajaran digital di berbagai daerah. Pemerintah berharap penggunaan perangkat teknologi dapat membantu pemerataan kualitas pendidikan dan membuka akses belajar yang lebih luas bagi siswa. Dalam konteks tersebut, digitalisasi dipandang sebagai langkah strategis untuk membangun sistem pendidikan yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Namun, ambisi besar tersebut perlahan berubah menjadi polemik setelah muncul dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dalam persidangan, JPU menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Jaksa juga menyoroti adanya dugaan “shadow organization” atau pemerintahan bayangan yang melibatkan pihak eksternal di luar struktur resmi kementerian.
JPU, Roy Riady, mengungkapkan bahwa keberadaan pihak eksternal tersebut dianggap telah mengesampingkan pejabat resmi kementerian yang lebih memahami kondisi sekolah di lapangan. Dilansir Gemagazine dari website resmi kejaksaan, Senin (18/05/2026).
“Fakta persidangan juga mengungkap adanya dugaan konflik kepentingan, di mana terdapat hubungan investasi dan utang usaha antara pihak penyedia teknologi dengan perusahaan yang dimiliki oleh Terdakwa, sehingga menciptakan simbiosis yang tidak sehat dalam pengadaan barang negara,” ungkap JPU, Roy Riady.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kasus ini bukan hanya menyangkut dugaan kerugian negara, melainkan persoalan tata kelola pemerintahan dan transparansi kebijakan publik. Dalam birokrasi modern, kolaborasi dengan pihak eksternal memang kerap dilakukan untuk mempercepat inovasi. Akan tetapi, hubungan yang tidak transparan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Dampak Besar Terhadap Kepercayaan Publik
Besarnya tuntutan yang diajukan JPU membuat kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook ini menjadi perhatian masyarakat luas. Tidak hanya karena menyeret nama Nadiem Makarim, tetapi karena nilai kerugian negara yang disebut mencapai Rp2,18 triliun dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019–2022.
Dalam persidangan, JPU, Roy Riady, menjelaskan bahwa surat tuntutan terhadap terdakwa disusun secara rinci dan sistematis. Bahkan, dokumen tuntutan tersebut mencapai 1.597 halaman karena memuat berbagai analisis hukum dan fakta persidangan.
“Surat tuntutan itu disusun secara sistematis mulai dari pendahuluan, fakta persidangan, analisa fakta, analisa yuridis, dan kesimpulan,” ujar JPU, Roy Riady. Dilansir Gemagazine dari website resmi Antara, Senin (18/05/2026).
Dalam sektor pendidikan, korupsi memiliki dampak yang jauh lebih luas dibanding sekadar kerugian finansial negara. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan fasilitas sekolah, memperluas akses pendidikan, dan mendukung kualitas pembelajaran dapat menjadi tidak tepat sasaran akibat penyimpangan anggaran.
Di sisi lain, asas praduga tidak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. Meskipun tuntutan telah dibacakan, proses hukum belum selesai dan terdakwa masih memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan melalui nota pledoi. Dalam negara hukum, keputusan akhir tetap berada di tangan majelis hakim.
Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook ini pada akhirnya menjadi pengingat penting bahwa digitalisasi pendidikan harus berjalan seiring dengan integritas dan transparansi. Oleh karena itu, ketika anggaran pendidikan disalahgunakan yang dirugikan bukan hanya negara, melainkan masa depan generasi muda Indonesia.
(MN/AA)