GEMAGAZINE – Lima peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer pada pertengahan hingga akhir Juni 2026. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan mengatakan penyebab kematian kelima peserta tersebut berbeda-beda. Beberapa peserta diduga mengalami kelelahan akibat perubahan pola hidup dari lingkungan sipil menuju kehidupan disiplin di barak militer.
Dilansir Gemagazine dari Antara pada Selasa (7/7/2026), Donny mengatakan pelatihan peserta SPPI selanjutnya tidak lagi berfokus pada latihan fisik yang berat. Materi pelatihan akan menekankan nasionalisme, patriotisme, kedisiplinan, kepemimpinan, serta penguatan kebersamaan dan kerja sama. Perubahan skema pelatihan tersebut disampaikan setelah pelaksanaan latihan dasar militer menuai sorotan dari berbagai pihak.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menilai materi pelatihan perlu diperkuat melalui kompetensi teknis dan manajerial. Kompetensi tersebut meliputi stock opname, pengelolaan persediaan barang, visual merchandising, pemasaran, akuntansi, audit, serta tata kelola keuangan. Perubahan kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan publik seperti, mengapa pelatihan dasar militer tersebut baru dihapus ketika sudah ada 5 korban meninggal dunia? Apa urgensi diadakannya pelatihan militer pada peserta SPPI sebagai calon manajer Koperasi Desa Merah Putih?
Urgensi Pelatihan Militer
Keputusan pemerintah menghapus latihan fisik setelah lima peserta meninggal dunia memicu berbagai tanggapan dari masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan alasan latihan dasar militer tetap diterapkan sejak awal program SPPI. Mereka juga mempertanyakan relevansi pelatihan militer bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih.
Pemerintah menyatakan pelatihan militer bertujuan membentuk karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, serta semangat kebersamaan peserta SPPI. Namun, sejumlah pengamat menilai tujuan tersebut dapat dicapai melalui metode pendidikan yang lebih sesuai. Mereka menilai penguatan kompetensi manajerial lebih relevan dibandingkan latihan fisik yang berisiko tinggi.
Hal ini sejalan dengan fenomena yang dilansir Gemagazine pada Selasa (7/7/2026), dari jurnal Disiplin dan Militerisme di Sekolah. Jurnal tersebut berisi penelitian yang mengkaji reproduksi militerisme dalam proses pendisiplinan di lingkungan pendidikan. Temuan penelitian itu kembali diperbincangkan setelah pemerintah mengevaluasi pelaksanaan latihan dasar militer bagi peserta SPPI.
Pengabaian Manajemen Risiko
Penjelasan mengenai faktor cuaca dan perubahan pola hidup dari sipil ke militer turut memunculkan pertanyaan baru. Bagaimana manajemen risiko diterapkan sehingga potensi bahaya tidak dapat diantisipasi secara optimal? Jika tujuan awal pelatihan adalah membentuk manajer koperasi yang andal, maka seharusnya dilihat dari pemahaman mereka terhadap bagaimana memimpin sebuah tim dan bagaimana strategi mengatur keuangan koperasi.
Pertanyaan besar berikutnya beralih pada prosedur skrining kesehatan awal yang dilakukan pihak penyelenggara. Bagaimana peserta yang memiliki riwayat penyakit kronis dapat lolos seleksi dan mengikuti latihan fisik bergaya militer? Kelalaian mendeteksi kondisi medis diduga menjadi salah satu faktor penyebab meninggalnya seorang peserta. Minimnya mitigasi medis dan pemeriksaan kesehatan menyeluruh memunculkan pertanyaan mengenai prioritas keselamatan peserta selama pelatihan.
Tragedi ini menjadi titik balik bagi pemangku kebijakan di Indonesia. Gagasan yang dilontarkan Nurdin Halid sudah semestinya menjadi fokus utama sejak hari pertama, bukan sekadar alternatif setelah terjadi tragedi. Sudah saatnya pemerintah dan korporasi menghapus romantisasi bahwa kedisiplinan serta loyalitas kerja lahir dari profesionalisme, bukan bentakan ataupun doktrin militer.
(MYA/MN)