GEMAGAZINE – Memasuki dua tahun pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk lembaga baru untuk membina calon pejabat pemerintahan dan Badan Usahan Milik Negara (BUMN). Pembentukan lembaga tersebut ditandai pelantikan Donny Ermawan Taufanto dan Yos Sunitiyoso sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur URI di Istana Negara, Rabu (22/7/2026).
Mendirikan universitas bukanlah hal baru. Namun, pemerintah menghadirkan tujuan berbeda dengan mempersiapkan lulusan sesuai kebutuhan pemerintahan. Terinspirasi Institut National du Service Public di Prancis, Universitas Republik Indonesia (URI) didirikan untuk mempersiapkan ASN dan pegawai BUMN. Dilansir Gemagazine dari Antara pada Selasa (04/08/2026), URI menjadi langkah baru pemerintah di tengah ribuan universitas yang telah berdiri.
Dalam hal ini, Gubernur URI sekaligus Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan mengatakan pembentukan URI merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Dalam pidatonya, Donny juga menyampaikan sudah ada 399 pegawai baru dari BUMN yang sedang di bina. Dilansir Gemagazine dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia pada Selasa (04/08/2026).
Fokus Pendidikan dan Rencana Mendirikan 10 Kampus
Sistem pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) dirancang berjenjang dan berkelanjutan. Jalur pendidikan akan dimulai dari jenjang sekolah menengah unggulan, berlanjut ke perguruan tinggi hingga penempatan di instansi pemerintahan dan BUMN. Dilansir Gemagazine dari situs resmi Universitas Republik Indonesia pada Selasa, (04/08/2026).
Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto menyebutkan bahwa pendidikan di Universitas Republik Indonesia (URI) akan berfokus pada Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Menurutnya, penguatan pendidikan berbasis STEM akan membantu Indonesia menguasai teknologi secara mandiri.
Selain STEM, Universitas Republik Indonesia (URI) juga akan membuka program studi lain, termasuk bidang kesehatan. Menurut Aris, pengembangan pendidikan kedokteran perlu ditingkatkan karena rasio dokter di Indonesia masih berada di bawah standar ideal.
Dalam rencana strategis pemerintah, sebanyak 10 kampus URI akan dibangun untuk mendukung pengembangan pendidikan nasional. Kampus pertama URI akan dibangun di lahan bekas perkebunan sawit PTPN Bogor sebagai bagian dari rencana tersebut.
Dasar Hukum Mendirikan URI
Dilansir Gemagazine dari situs Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi pada Selasa ( 04/08/2026), pembentukan URI masih menjadi perdebatan dan tanda tanya besar. Apalagi jika mengingat Indonesia sudah memiliki ribuan perguruan tinggi.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum., menilai bahwa setiap kebijakan mengenai pembentukan perguruan tinggi harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurutnya, apabila URI ingin menyelenggarakan pendidikan akademik dan memberikan gelar sebagaimana perguruan tinggi pada umumnya, proses pembentukannya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi beserta peraturan pelaksananya.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendukung berbagai inovasi untuk memajukan pendidikan nasional. Dilansir Gemagazine dari situs resmi DPR pada Selasa (04/08/2026), pembentukan perguruan tinggi baru harus disusun secara akuntabel. Menurut Hetifah, kebijakan strategis tersebut harus berbasis kebutuhan serta memiliki landasan hukum yang jelas.
KF/MN
