Business Ready Ungkap Kompleksnya Dirikan Bisnis di Indonesia
Freepik.com
GEMAGAZINE – Business Ready (B-Ready) 2024 merupakan proyek baru dari World Bank Group yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data untuk menilai kondisi bisnis dan investasi di berbagai negara. Sebelumnya, World Bank Group telah meluncurkan proyek serupa bernama Doing Business, tetapi proyek ini dihentikan pada tahun 2021 dan digantikan oleh Business Ready di tahun yang sama. Setiap tahunnya, Business Ready akan menerbitkan laporan tahunan yang memuat hasil penilaian bisnis dan investasi negara peserta berdasarkan tiga pilar utama.
B-Ready hadir untuk menggantikan dan menyempurnakan Doing Business dengan mempertimbangkan masukan dari ratusan ahli, baik dari dalam maupun luar Bank Dunia, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Proyek ini bertujuan untuk mencakup penilaian menyeluruh, baik di tingkat nasional maupun lokal, tergantung pada kebijakan yang berlaku di tiap negara. Hal tersebut dilansir Gemagazine dari Laporan Business Ready Tahun 2024 (03/06/2025).
Kehadiran laporan B-Ready diharapkan dapat membantu Indonesia membangun iklim usaha yang lebih kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, di Indonesia, proses pendirian usaha masih tergolong rumit dan menjadi kendala utama yang menyebabkan banyak masyarakat enggan memulai bisnis.
Business Entry dan Skor Indonesia dalam Tiga Pilar Penilaian
Salah satu indikator penting dalam laporan Business Ready 2024 adalah Business Entry, yang menilai kemudahan pendirian usaha di suatu negara melalui tiga pilar utama: Regulatory Framework (Kerangka Regulasi), Public Services (Layanan Publik), dan Operational Efficiency (Efisiensi Operasional).
Penilaian ini bersifat teknis sekaligus fungsional dan menjadi strategi baru Bank Dunia dalam mendorong investasi swasta. Selain itu, penilaian ini juga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas menuju pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam laporan tersebut, Indonesia memperoleh skor Business Entry sebesar 63,72%, menempatkan Indonesia pada kuartil keempat dan berada di bawah 60% dari 50 negara peserta. Ini menunjukkan bahwa proses pendirian usaha di Indonesia masih tertinggal dibanding sebagian besar negara lainnya.
Adapun rincian skor Indonesia adalah sebagai berikut: Regulatory Framework sebesar 63,98%, Public Services sebesar 52,34%, dan Operational Efficiency sebesar 61,31%. Meski sudah cukup progresif, Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan, khususnya pada aspek layanan publik.
Faktor Penyebab Sulitnya Mendirikan Bisnis di Indonesia
Implementasi regulasi di Indonesia sering kali tidak semudah yang tertulis. Business Ready mencatat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha di Indonesia berkisar antara 3 hingga 80 hari, atau bahkan lebih lama, tergantung daerah.
Ketimpangan waktu ini umumnya disebabkan oleh rendahnya kualitas layanan publik di sejumlah daerah, birokrasi yang lambat, serta proses yang kurang transparan. Akibatnya, kerap terjadi perbedaan informasi dan prosedur antarinstansi.
“Kita tahu ada banyak regulasi yang berlebihan, perizinan yang tumpang tindih, dan sebagainya. Ini terbantu dengan adanya omnibus law. Namun, sekali lagi, masalahnya terletak pada implementasinya. Masih ada celah besar antara niat baik pemerintah dan realisasi kebijakan di lapangan,” ujar Shinta Kamdani, Ketua Umum Apindo, dilansir Gemagazine dari Media Indonesia (04/06/2025).
Pemerintah menyadari lambannya birokrasi sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Perpres ini mengatur pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Satgas Berusaha) di tingkat nasional dan daerah, pemangkasan waktu serta prosedur perizinan, hingga perintah penggunaan sistem digital dan penyederhanaan layanan lintas kementerian serta lembaga.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan pendirian usaha di Indonesia dapat lebih mudah. Meski demikian, percepatan ini tetap membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang andal dan pemerataan teknologi di seluruh daerah.
(fnh/af)
