Antara Keberhasilan dan Keracunan Massal MBG

GEMAGAZINE – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 menjadi andalan Prabowo Subianto sejak menjabat sebagai Presiden. Program ini menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, pendistribusian makanan bergizi gratis sudah dilakukan oleh sejumlah negara, seperti Amerika Serikat (National School Lunch Program), Brasil (National School Feeding Programme), India (The Mid-Day Meal Scheme), bahkan Afrika (Homegrown School Feeding). Pemerintah Indonesia mengadaptasi konsep tersebut melalui MBG dengan target masyarakat luas.

Bertepatan dengan peringatan Kemerdekaan RI ke-80, penerima manfaat Program MBG telah mencapai 20 juta orang. Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tercatat sebanyak 5.800 unit dan diperkirakan terus meningkat hingga akhir tahun.

“Capaian program MBG sangat signifikan karena verifikasi dilakukan secara efektif terhadap mitra yang mendaftar. Saat ini terdapat sebanyak 17.000 calon mitra yang sedang berproses dan bersiap untuk operasional,” ucap Redy Hendra, Juru Bicara Badan Gizi Nasional (BGN), dikutip dari situs resmi BGN, Selasa (07/10/2025).

Perkembangan Pelaksanaan Program MBG

Program MBG yang telah berjalan selama 10 bulan menargetkan seluruh anak Indonesia, terutama peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini hadir untuk memperbaiki gizi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam Sidang Tahunan bersama MPR, DPR, dan DPRD di Gedung DPR RI, Jakarta (15/08/2025), Prabowo mengklaim dampak MBG sudah mulai terasa. Ia menegaskan program ini berdampak pada peningkatan prestasi anak-anak di sekolah dan perekonomian desa.

“Prestasi anak-anak di sekolah meningkat. Per hari ini, sudah ada 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi di Indonesia. MBG telah menciptakan 290.000 lapangan kerja baru di dapur-dapur dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak dan UMKM. MBG mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” ucapnya. Dilansir Gemagazine dari Situs Kementerian Sekretariat Negara RI, Senin (06/10/2025).

Namun, sejak Januari hingga September 2025, ribuan kasus keracunan massal dilaporkan akibat konsumsi makanan dari program MBG. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat 70 kasus keracunan dengan total 5.914 korban di berbagai wilayah Indonesia.

Kasus tersebut tersebar di wilayah I Sumatera dengan 9 kasus (1.307 korban), wilayah II Pulau Jawa dengan 41 kasus (3.610 penerima), serta wilayah III yang terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara dengan 20 kasus (997 penerima). Dilansir Gemagazine dari Situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Minggu (05/10/2025).

Sementara itu, menurut laporan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), terdapat 5.626 kasus keracunan makanan yang dialami pelajar di 16 provinsi. Angka keracunan tertinggi berada di Jawa Barat sebanyak 2.051 kasus. Dilansir Gemagazine dari Situs DPR RI, Minggu (05/10/2025).

“Ini masalah (program) besar, jadi pasti ada kekurangan di awal. Tapi, saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik,” jelas Prabowo setelah lawatan luar negeri, pada 27 September 2025. Dilansir Gemagazine dari Situs Antara, Senin (06/10/2025).

Kasus keracunan massal diduga disebabkan oleh kontaminasi bakteri seperti seperti Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Bacillus cereus, dan Klebsiella spp yang ditemukan pada makanan dan air minum. Kontaminasi ini menjadi evaluasi penting bagi pemerintah dalam menjaga kualitas pangan anak.

Koalisi Warga Tolak MBG

Keracunan yang diduga akibat MBG dinilai sebagai kegagalan negara dalam menjaga keamanan pangan anak. Untuk itu, pemerintah diminta melakukan evaluasi serius agar tujuan awal program tidak menyimpang.

“Kita perlu yakin dan optimis bahwa kesuksesan Program MBG kelak, tidak hanya pemenuhan gizi kepada anak-anak Indonesia, melainkan terbentuknya rantai pasok berbasis ketahanan pangan, serta pangan berkualitas dengan harga terjangkau,” ucap Abi Rekso, Sekretaris Eksekutif Said Aqil Sirodj Institute (SAS).

Menurut Siaran Pers dari Indonesia Corruption Watch, 2 Oktober 2025, Program MBG dinilai sentralistik dan militeristik karena dikendalikan langsung oleh BGN tanpa melibatkan dinas terkait, sekolah, maupun orang tua. Distribusi makanan dilakukan aparat militer yang dianggap tidak menciptakan suasana ramah bagi anak.

Minimnya transparansi juga menjadi sorotan, karena MoU antara BGN dan pihak sekolah tidak memiliki pertanggungjawaban yang jelas. JPPI melaporkan bahwa 70% sekolah tidak mendapat informasi resmi mengenai standar gizi MBG, dilansir Gemagazine dari Situs indonesia Corruption Watch, Senin (06/10/2025)

Dalam pantauan ICW, distribusi makanan yang dilakukan seringkali terlambat, sehingga menimbulkan keluhan siswa dan guru. Namun, hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh SPPG.

Program ini dinilai belum mementingkan prinsip pangan nasional. MBG masih mengandalkan makanan olahan (Ultra Processed Food) yang tidak sesuai prinsip gizi seimbang dan belum maksimal memanfaatkan pangan lokal.

Adapun Koalisi Warga menuntut pemerintah untuk:

1. Menghentikan program MBG yang sentralistik, militeristik, dan penuh masalah.
2. Menuntut pertanggungjawaban Presiden, BGN, SPPG, dan penyelenggara dapur atas ribuan kasus keracunan anak.
3. Mendesak BGN membentuk tim pencari fakta independen untuk mengusut keracunan massal, membuka hasilnya secara transparan, dan memberikan hak pemulihan kepada korban.
4. Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan audit investigatif selama proyek Makan Bergizi Gratis berlangsung.
5. Mengusut praktik rente dan korupsi dalam MBG serta menindak tegas para pelakunya.
6. Mengembalikan pemenuhan gizi anak kepada komunitas, sekolah, dan daerah dengan sistem transparan, partisipatif, dan berbasis kebutuhan anak.

Peran SDM Terhadap Keberhasilan MBG

Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan MBG. Setiap pihak yang terlibat dalam rantai pelaksanaan program perlu memiliki kompetensi mumpuni dan memahami prinsip gizi seimbang.

Kasus keracunan massal menjadi bahan evaluasi besar terhadap kualitas tenaga kerja, bahan baku, serta proses pengolahan makanan di SPPG. Pemerintah menegaskan pentingnya sertifikasi dan pelatihan bagi seluruh pelaksana di lapangan.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat mengevaluasi lewat pelatihan, sertifikasi, dan penegakan sistem sanksi yang adil. Integritas, kedisiplinan, dan profesionalisme dibutuhkan di setiap rantai kerja MBG.

“Saya sampaikan betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini. Atas petunjuk Presiden, kami bergerak cepat. Keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa,” ujar Zulkifli Hasan pada konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan. Dilansir Gemagazine dari Situs Kementerian Kesehatan, Senin (06/10/2025)

Pemerintah menindaklanjuti evaluasi terhadap SPPG untuk memperbaiki proses sanitasi, terutama kualitas air dan pengelolaan limbah yang diawasi secara nasional. Selain itu, keterlibatan lintas sektor yang berkontribusi terhadap program MBG dipastikan memiliki peran aktif dalam proses perbaikan MBG.

Pemerintah mewajibkan SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak. “SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” tegas Zulkifli.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan pernyataan bahwa SPPG akan dievaluasi dan diklasifikasikan berdasarkan kategori unggul, baik sekali, atau baik. Hal tersebut merujuk kepada standar higienis, sanitasi, serta sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). Sistem manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko bahaya.

“Verifikasi terhadap 14.000 calon mitra SPPG saat ini tengah berlangsung. Sementara itu, melalui pendanaan APBN, pemerintah berencana membangun tambahan 1.542 SPPG,” ujar Dadan, dilansir Gemagazine dari Situs Antara, Senin (06/10/2025).

Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi supaya seluruh SPPG dapat memenuhi standar kebersihan, SDM, dan proses pengolahan makanan.

“Kami dan pemerintah daerah akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengontrol proses persiapan makanan mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian makanan. Semua proses ini sudah disepakati bersama agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” janji Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

(af/lidg)