APBN 2027 Resmi Disahkan, Belanja Capai Rp4.106 Triliun

GEMAGAZINE – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna pada Selasa (29/9/2026). Dalam postur yang disepakati, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.435,1 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun.

Dilansir Gemagazine dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara RI, Senin (19/10/2026), Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan kebijakan fiskal 2027 tetap ekspansif, tetapi dijalankan secara terarah dan terukur. Defisit akan ditutup melalui pembiayaan yang inovatif dan terukur. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp2.935,3 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar Rp318,6 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp522,48 triliun. Total pendapatan negara mencapai Rp3.435,1 triliun.

Belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.371,3 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp735 triliun. Belanja pemerintah pusat mencakup anggaran kementerian/lembaga Rp1.556,89 triliun dan non-kementerian/lembaga sebesar Rp1.814,36 triliun. Keseimbangan primer masih mengalami defisit sebesar Rp20,85 triliun. Anggaran disusun dengan target pertumbuhan ekonomi 6 persen dan harga minyak mentah Indonesia Indonesian Crude Price/ICP) sebesar US$75 per barel. Prioritas belanja meliputi pendidikan sebesar Rp820,9 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp539,7 triliun, dan ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun.

Delapan Program Prioritas Jadi Arah Belanja

Presiden Prabowo Subianto menetapkan delapan program prioritas nasional, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ketahanan bencana, penguatan ekonomi rakyat dan pembangunan desa, serta pengentasan kemiskinan. Program- program tersebut didukung oleh penguatan pertahanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Secara keseluruhan, program prioritas tersebut mencakup 60 program kerja.

Di bidang pendidikan, pemerintah memprioritaskan pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, perbaikan sekolah dan madrasah, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di bidang kesehatan, fokusnya meliputi pemerataan layanan kesehatan di daerah tertinggal, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), dan perbaikan rumah sakit.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur mencakup pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall), pemulihan pascabencana di Sumatra, Program 3 Juta Rumah, dan pengembangan jaringan kereta api nasional. 

Ketua DPR Puan Maharani memimpin pengesahan anggaran dalam rapat paripurna. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menyatakan bahwa defisit sebesar 2,40 persen dipertahankan agar APBN tetap dikelola secara hati-hati. DPR juga mendorong belanja yang tepat sasaran, pencegahan kebocoran, serta peningkatan penerimaan pajak dan PNBP agar defisit dapat ditekan.

Defisit Menyempit, Penerimaan Jadi Tantangan

Dibandingkan dengan APBN 2026, pendapatan negara meningkat dari Rp3.153,6 triliun menjadi Rp3.435,1 triliun atau sekitar 8,9 persen. Belanja negara meningkat dari Rp3.842,7 triliun menjadi Rp4.106,3 triliun atau sekitar 6,9 persen. Karena pendapatan tumbuh lebih cepat, defisit turun dari Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap PDB.

Namun, defisit 2026 diperkirakan mencapai 2,85–2,86 persen terhadap PDB, lebih tinggi daripada rencana awal. Pada 2027, pemerintah menargetkan angka kemiskinan sebesar 6,0–6,5 persen dan tingkat pengangguran sebesar 4,30–4,87 persen. Anggaran pendidikan meningkat dari Rp720,8 triliun pada 2026 menjadi Rp820,9 triliun dalam APBN 2027. Tantangan utama terletak pada pencapaian target penerimaan dan pelaksanaan anggaran. Target pertumbuhan ekonomi 6 persen dinilai lebih optimistis dibandingkan proyeksi Bank Dunia sebesar 5,2 persen, yang memperkirakan defisit Indonesia mencapai 2,8 persen terhadap PDB.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar anggaran MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat dalam APBN 2028. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah ingin mencapai anggaran berimbang dan terus berupaya mengurangi defisit.

(ADN/KF)