Sri Mulyani Dorong Efisiensi Anggaran dan Pembangunan Berkelanjutan dalam APBN 2025

Dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan pendapatan sebesar Rp3.005,1 triliun dan belanja sebesar Rp3.621,3 triliun. Hal tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu masing-masing sebesar Rp2.802,3 triliun dan Rp3.325,1 triliun.

Meski menghadapi tantangan beban utang cukup besar, yang mana sekitar 45% total penerimaan negara atau Rp1.353,2 triliun akan digunakan untuk pembayaran utang (Rp800,3 triliun cicilan pokok dan Rp552,9 triliun bunga), pemerintah tetap berkomitmen memprioritaskan anggaran pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM.

Mengingat situasi ekonomi global terus berfluktuasi saat penyusunan RAPBN 2025, diperlukan langkah-langkah strategis yang matang. Menteri Keuangan menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak, termasuk dukungan anggota DPR. Melihat perkembangan ekonomi saat ini dan proyeksi masa depan, pengelolaan anggaran negara pada 2025 diprediksi akan menghadapi berbagai rintangan rumit. Sebagai respons, APBN 2025 disusun dengan fokus tiga aspek utama, yakni menjamin kestabilan, memastikan inklusivitas, dan memperhatikan aspek keberlanjutan.

“RAPBN 2025 sebagai instrumen fiskal terus akan menjadi instrumen untuk menjaga masyarakat dan perekonomian dari berbagai gejolak dan shock atau shock absorber,” ujar Menkeu, dikutip dari situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Efisiensi Anggaran dan Digitalisasi

Di tengah kemajuan era digital, pemanfaatan teknologi menjadi instrumen strategis bagi sektor pemerintahan untuk mendorong keterbukaan, memaksimalkan efisiensi, serta meningkatkan pertanggungjawaban manajemen finansial negara. APBN, sebagai komponen vital dalam pengelolaan keuangan negara, berperan mengalokasikan dana berbagai keperluan bernegara, mencakup pengembangan sarana prasarana, penyediaan pelayanan masyarakat, sampai pembiayaan kegiatan operasional pemerintahan.

Di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sesuai Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, Kementerian Keuangan terus mendorong efisiensi dan digitalisasi sebagai kunci optimalisasi anggaran. Dengan target defisit yang dirancang sebesar 2,53% dari PDB, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 2,29%, upaya peningkatan efisiensi menjadi makin penting. Sri Mulyani menegaskan bahwa meskipun tidak ada perubahan signifikan dalam struktur Kementerian Keuangan, target yang makin tinggi menuntut optimalisasi pengelolaan anggaran melalui berbagai inovasi digital dan efisiensi operasional.

Pembangunan Berkelanjutan untuk Kemandirian Ekonomi Nasional 

Salah satu fokus utama APBN 2025 adalah memperkuat fondasi kemandirian ekonomi nasional melalui pembangunan berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen mengalokasikan anggaran yang mendukung pengembangan sektor-sektor strategis, seperti energi terbarukan, ketahanan pangan, dan industri kreatif, yang dianggap sebagai motor utama pertumbuhan jangka panjang.

Dengan alokasi dana yang disusun secara komprehensif, pemerintah berharap dapat mengurangi ketergantungan di sektor-sektor yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi global. Pembangunan berkelanjutan ini juga diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, upaya pembangunan berkelanjutan juga mencakup program-program peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang siap bersaing pada era digital. Melalui investasi dalam bidang pendidikan dan pelatihan, pemerintah berupaya mencetak SDM unggul yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pasar global.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perekonomian nasional dapat tumbuh lebih inklusif dan merata sehingga memperkuat daya saing Indonesia di kancah internasional. Alokasi anggaran yang tepat sasaran dan berkelanjutan ini diyakini akan menjadi katalis utama bagi tercapainya kemandirian ekonomi yang lebih tangguh dan ulet.

(efp/sh)