Menteri Purbaya Pastikan Utang KCIC Tak Sentuh APBN
GEMAGAZINE – Pemerintah memastikan utang Proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa tanggung jawab pembayaran ditangani oleh PT Danantara sebagai lembaga pengelola dividen BUMN.
Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah menjaga disiplin pengelolaan keuangan negara serta kemandirian pembiayaan proyek strategis nasional. Menurut Purbaya, Danantara memiliki kemandirian finansial yang memadai untuk menutup kewajiban bunga utang KCIC tanpa menggunakan dana APBN.
Purbaya juga menegaskan bahwa proyek KCIC harus dikelola secara mandiri oleh badan usaha terkait agar tidak menjadi beban fiskal. Dengan demikian, penyelesaian kewajiban utang dilakukan pada tingkat korporasi, bukan melalui APBN. Dilaporkan Gemagazine dari Antara News pada (22/10/2025).
Usulan Langsung dari Chief Operating Officer (COO) Danantara
COO Danantara, Dony Oskaria, pertama kali mengusulkan agar pemerintah menanggung sebagian utang proyek Kereta Cepat Indonesia–China melalui APBN. Usulan ini menjadi salah satu dari dua skema penyelesaian utang KCIC yang diserahkan kepada Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dalam usulan tersebut, Dony mengajukan agar infrastruktur KCIC diserahkan kepada pemerintah. Artinya, KCIC mengubah model bisnis menjadi operator tanpa kepemilikan infrastruktur (asset-light). Dengan demikian, utang atau infrastruktur yang mencapai 6,7 miliar dolar AS—sekitar Rp111,10 triliun (kurs Rp16.583 per dolar AS)—beralih ke pemerintah dan menjadi beban APBN.
“Sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah,” tutur Dony di JICC, Jakarta Pusat, kemarin.
Sebelumnya diberitakan, kondisi keuangan PT KCIC berada dalam tekanan berat. Ibarat besar pasak daripada tiang, pendapatan tiket dari jutaan penumpang tidak cukup menutup beban. Besarnya cicilan utang kereta cepat berikut bunga kepada pihak China, ditambah biaya operasional yang tinggi, membuat perusahaan operator KCJB atau Whoosh merugi hingga triliunan rupiah.
Danantara Diminta Memakai Dividen Sendiri
Purbaya mengusulkan agar pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) dilakukan secara mencicil menggunakan dividen BUMN yang dikumpulkan oleh Danantara. Ia menilai, opsi ini lebih sehat dibandingkan menggunakan dana APBN.
“Punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa mencapai Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka mengelola (utang KCJB) dari situ. Jangan kita lagi,” ujar Purbaya.
Menurutnya, Danantara memiliki sumber daya yang cukup untuk menanggung beban tersebut tanpa membebani kas negara. Ia juga menyampaikan kebijakan baru bahwa dividen BUMN tidak lagi langsung masuk ke kas negara melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melainkan dikelola secara khusus oleh Danantara untuk investasi yang lebih produktif.
Dengan demikian, dana yang dihasilkan dari aset negara dapat diputar kembali guna membangun infrastruktur tanpa menambah utang baru. Kebijakan ini mencerminkan arah baru pengelolaan fiskal Indonesia, yakni pemanfaatan dividen dan aset negara secara berkelanjutan untuk pembangunan.
(af/fnh)
