Pemerintah Operasi SPHP Stabilkan Harga Beras

GEMAGAZINE – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian akan terus melaksanakan operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga akhir 2025. Kebijakan ini diambil untuk menekan lonjakan harga beras yang dalam beberapa bulan terakhir berada di atas harga eceran tertinggi (HET). Operasi pasar dilakukan oleh Perum BULOG di berbagai daerah, baik di pasar tradisional maupun ritel modern.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa operasi pasar ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan beras dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah berkomitmen membongkar praktik mafia pangan, termasuk dugaan pengoplosan beras yang merugikan konsumen. Hal tersebut dilansir GEMAGAZINE dari pernyataan Menteri Pertanian di Jakarta pada Selasa (6/8/2025).

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional per 10 Agustus 2025, harga beras SPHP rata-rata nasional berada di kisaran Rp12.468 per kg. Sementara itu, harga beras premium mencapai Rp15.894 per kg, dan beras medium Rp14.096 per kg.

Harga dan Kualitas Beras SPHP Dibanding Premium

Beras SPHP memiliki keunggulan harga yang lebih rendah dibandingkan beras premium di pasaran. Dengan selisih harga rata-rata lebih dari Rp3.000 per kg, beras SPHP diharapkan mampu menjadi alternatif bagi masyarakat. Meski demikian, beberapa konsumen masih menilai kualitas beras SPHP di bawah beras premium yang dijual di ritel modern.

Menteri Pertanian menegaskan bahwa kualitas beras SPHP tetap memenuhi standar konsumsi. “Beras SPHP berasal dari gabah petani dalam negeri yang diproses sesuai prosedur. Tidak perlu khawatir soal kualitasnya,” ujarnya.

Kekhawatiran Konsumen dan Dugaan Mafia Pangan

Di sisi lain, sebagian masyarakat menyampaikan kekhawatiran terhadap kualitas beras di ritel. Beberapa laporan menyebut adanya beras premium yang tidak sesuai label, memunculkan dugaan praktik oplosan. Menteri Pertanian mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melaporkan jika menemukan pelanggaran.

Pemerintah berjanji akan terus mengawasi distribusi beras agar operasi pasar benar-benar efektif menekan harga dan tidak dimanfaatkan oleh mafia pangan. “Kami sudah berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk mengawasi seluruh jalur distribusi,” kata Amran.

Melihat tren harga dan upaya stabilisasi yang dilakukan pemerintah, operasi pasar SPHP menjadi langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada pemerataan distribusi, pengawasan ketat, dan transparansi rantai pasok. Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, stabilitas harga beras diharapkan dapat terjaga hingga akhir tahun 2025.

(af/lidg)